Jangan putus masadepan anak-anak

Di sebuah ”ruang kelas”, Yulianus Uroh menuliskan soal-soal Matematika dasar, 3+4 > …, 2+3 > …, kepada delapan murid kelas I SD Persiapan Gueintuy di Manokwari, Papua Barat. Di ruang itu, persis sebelah mereka, lima murid kelas II sibuk mengerjakan soal-soal Bahasa Indonesia.

Duduk membelakangi mereka, lima murid kelas III ngobrol sambil menunggu Yulianus menghampiri mereka. Tembok setinggi dada orang dewasa membatasi ”ruang kelas” yang sebenarnya balai kampung tersebut. Suasananya tak karu-karuan karena orang-orang mondar-mandir di sekeliling mereka.

Namun, suara kendaraan yang lalu lalang tidak mengganggu Marten, murid tercerdas di kelas II yang menggemari Matematika. Saat ditantang menjawab perkalian 5 x 7, murid yang baru belajar perkalian 3 ini berusaha menjumlahkan tujuh jarinya sampai lima kali sehingga terpaksa harus meminjam tangan teman-temannya. Lalu, dengan percaya diri, Marten menjawab ingin jadi presiden. Adapun Amenda Uloh, teman sekelasnya, dengan malu-malu mengatakan ingin menjadi suster.

Yulianus Uroh, guru mereka yang mengaku setiap hari ”kepala sakit”—istilah Uroh—karena harus simultan menangani tiga kelas, dengan mata berbinar bercerita tentang murid-muridnya. Seharusnya ada 60 siswa yang terbagi di tiga kelas. Sayangnya, tidak semua masuk setiap hari karena banyak yang ikut orangtua ke ladang. Kalaupun semua siswa datang, bisa jadi bakal membuat Yulianus bertambah sakit kepala karena harus bergantian mengajar Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PPKN, dan Pendidikan Jasmani di tengah suasana ribut.

Pria yang diberi honor Rp 200.000 sebulan ini sudah tiga tahun mengajar. Sebelumnya, sekolah ini hanya punya seorang guru yang juga merangkap kepala sekolah, Yaya Wonggor. Yaya mengajak Yulianus yang asli warga Gueintuy untuk mengajar di sekolah ini. Sesekali mereka mengajar ketiga kelas itu seorang diri apabila anak Yaya sakit atau Yulianus ada urusan di kampusnya, STIE Maesa, Manokwari.

Situasi serupa di Kampung Gueintuy berulang di kota Manokwari, sekitar 500 meter dari Kampus Universitas Negeri Papua (Unipa) atau tidak sampai 3 kilometer dari Kantor Gubernur Papua Barat. Di SD Inpres 108 Sugeme, Amban, Lis Rumansara, guru honorer yang sudah enam tahun digaji Rp 710.000 per bulan, mengajar perkalian bertingkat 9,72 x 8,32 sambil menggendong anak bungsunya yang berusia 7 bulan.

Di sini, murid-murid kelas I hingga VI berada dalam satu ruangan. Hanya saja, jam masuk mereka dibedakan, kelas I dan II pulang pukul 09.00. Petronela Sesa, yang sudah diangkat menjadi pegawai negeri, mengajar di kelas yang berbeda di ruangan yang sama dengan Lis. Tahun ini, mereka harus bekerja keras mempersiapkan enam siswa untuk ikut ujian nasional. Selain Lis, ada seorang guru lain yang sudah beberapa minggu tidak tampak batang hidungnya.

Kepala SD ini, Budi Sunarso, menunjukkan tiga ruang kelas yang sedang dibangun. Menurut master bidang pendidikan ini, masalah utama bukan pada fisik, melainkan pada jumlah, kualitas, dan konsistensi guru. Bukan rahasia lagi, guru tiba-tiba menghilang begitu saja. Pendidikan di Papua berada dalam lingkaran masalah klasik seputar 3T, yaitu terisolasi, terpencar, dan terpencil.

Walaupun data di atas kertas tak selalu bisa menggambarkan realitas secara telanjang, kita bisa membandingkan data-data yang ada sebagai gambaran umum. Bandingkan saja jumlah murid di SMA sederajat se-Papua Barat dengan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik 2009.

Menurut Dinas Pendidikan, jumlah murid SMA per Agustus 2009 mencapai 23.914 siswa. Sedangkan di data BPS, usia 15-19 tahun pada 2008 mencapai 78.000. Katakanlah dengan penyebaran merata, kita mengambil usia 15-17, yaitu tiga perlima dari 78.000, yakni 46.800, berarti ada setengah dari remaja usia 15-17 yang tidak sekolah.

Kenyataan bisa lebih buruk karena di SD Inpres Sugeme, Amban, saja, tingkat presensi hanya 40-50 persen. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Bernarda BM Henan mengatakan, ”Ada tiga persoalan mendasar dalam pendidikan, yaitu guru penyebaran, kompetensi, serta prasarana.”

Kompetensi guru

Menurut dia, sebenarnya rasio guru dan murid sejak 2007 telah mencapai angka ideal, yaitu 25 : 1 di setiap jenjang dan mata pelajaran. Namun, masalahnya ada pada kompetensi dan persebaran guru. Sedangkan guru yang berasal dari luar Papua kebanyakan guru kontrak.

Setelah sekian tahun ditugaskan dari Jakarta, mereka pulang. Sekolah dan anak-anak harus menunggu lagi beberapa bulan sampai ada guru pengganti. Bernarda memaklumi, apalagi bagi guru-guru yang baru lulus, mereka umumnya merasa berat dengan kondisi geografi Papua. Untuk pengambilan gaji saja yang lewat cabang BRI, guru harus turun ke kota yang bisa memakan waktu berminggu-minggu perjalanan. Untuk beberapa kabupaten, seperti Teluk Bintuni, ada tunjangan profesi kepada guru dan kepala sekolah. Besarnya Rp 1 juta-Rp 5 juta per bulan.

Strategi yang dianggap berdampak jangka panjang adalah meningkatkan kapasitas putra daerah untuk menjadi guru. Masalahnya, belum ada tawaran dari lembaga-lembaga pendidikan tinggi, seperti Unipa, yang belum menghasilkan guru. Menurut Bernarda, pihaknya sempat mengusahakan pendidikan Akta 4 yang merupakan pelatihan percepatan menjadi guru. Sayangnya, banyak yang melihat program ini sekadar cara memperbaiki nasib.

Untuk prasarana, Papua Barat cukup merasa disulitkan dengan adanya standardisasi nasional untuk prasarana yang tidak memerhatikan lokalitas, bahkan budaya setempat. Misalnya, biaya pembangunan ruang kelas sesuai standar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional di Jawa adalah Rp 75 juta. ”Di sini, dengan bangunan yang sama, bisa memakan biaya Rp 100-Rp 300 juta karena transportasi,” kata Agustinus Sroyer, Kepala Bidang Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Papua Barat.

Ironisnya, dana untuk pendidikan malah minim. Padahal, pendidikan menjadi salah satu prioritas sesuai UU No 21/2001 yang membuat ”kekhususan” untuk otonomi ini. Pada 2009, dana untuk dinas pendidikan Rp 168 miliar, tidak sampai 10 persen dari total anggaran. Pada 2010, lebih parah lagi. Dengan alasan banyak proyek yang belum terealisasi, defisit anggaran, dan pembagian dana ke daerah, anggaran dinas pendidikan di APBD hanya Rp 77,19 miliar.

Frans Wanggai, mantan Rektor Unipa, mengatakan, konsep pendidikan di Papua Barat tidak bisa mencomot mentah-mentah konsep di Jawa. Masih banyak suku-suku yang nomaden. ”Bangun dulu kampung yang sesuai dengan mereka, baru bangun infrastruktur sekolah,” katanya.

Boleh jadi karena kondisi itulah, Marten, murid terpandai di kelas II SD Persiapan Gueintuy, tidak selesai menghitung perkalian 5 x 7. Namun, sesungguhnya dia tidak gagal. Justru kitalah yang gagal memberikan pendidikan kepada Marten dan kawan-kawannya demi menggapai masa depan yang lebih baik.